Jakarta, CNN Indonesia —
Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengecam sikap Partai Republik dan pola “memerintah berdasarkan krisis” setelah rancangan undang-undang anggaran sementara disahkan. Pengesahan RUU ini dilakukan agar pemerintah AS terhindar dari penutupan sementara atau government shutdown.
“Teman-teman, sebenarnya kita tidak seharusnya berada di sini sejak awal. Kita seharusnya tidak sampai di sini sejak awal. Sudah waktunya untuk mengakhiri pemerintahan berdasarkan krisis dan menepati janji Anda ketika Anda mengatakannya di Kongres,” kata Biden.
Biden merujuk negosiasi musim panas ini dengan Ketua DPR Kevin McCarthy yang diselenggarakan untuk menghindari kegagalan pembayaran utang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Anda menepati janji Anda, dan saya berharap Ketua DPR dan anggota Partai Republik di Kongres menghormati janji mereka dan menepati kesepakatan yang mereka buat beberapa bulan yang lalu ketika mereka mencoba mengancam kita – hampir bangkrut secara internasional karena tidak membayar utang kita,” kata Biden, mengutip CNN, Minggu (1/10).
Biden menahan diri untuk tidak berkomentar mengenai apakah Demokrat harus membantu McCarthy mempertahankan jabatannya sebagai ketua DPR. Pasalnya, kaum konservatif berusaha menggulingkannya atas penanganannya terhadap negosiasi penutupan pemerintah.
“Saya tidak memiliki suara untuk hal itu. Saya serahkan hal itu kepada kepemimpinan di DPR,” kata Biden.
Biden mengatakan ia berharap pengalaman dengan konferensi Partai Republik ini akan menjadi pengalaman yang membuka mata McCarthy.
“Saya berharap pengalaman ini menjadi salah satu penyingkapan bagi pembicara,” katanya.
DPR AS sebelumnya mengesahkan RUU untuk anggaran pendanaan pemerintah untuk 45 hari ke depan, Sabtu (30/9). DPR AS memberikan suara 88-9 untuk mendanai pemerintah hingga pertengahan November dengan resolusi yang telah disetujui.
Sebelumnya, pemerintah federal AS terancam shutdown setelah Kongres lagi-lagi gagal menyepakati serangkaian anggaran negara.
Ancaman pemerintah “tutup” ini bermula dari penolakan RUU untuk anggaran pendanaan pemerintah sementara oleh Partai Republik pada Jumat (29/9).
Hal ini terjadi usai Ketua DPR dari Partai Republik Kevin McCarthy kembali gagal mencapai kesepakatan di dalam partainya untuk memperluas pendanaan pemerintah, sehingga membuat Kongres menemui jalan buntu.
“Pembicaraan harus terjadi antara McCarthy dan para kaukusnya. Itulah yang harus diperbaiki, itulah kekacauan yang kami lihat,” ujar sekretaris pers Gedung Putih, Karine Jean-Pierre.
Jean-Pierre juga memastikan bahwa Presiden Joe Biden tidak akan ikut andil dalam kisruh internal yang terjadi di Partai Republik tersebut.
Kisruh keuangan ini juga membayangi kebijakan Biden untuk menyokong dana Ukraina dalam perang melawan Rusia.
Bagi anggota Partai Republik garis keras yang menggagalkan RUU Anggaran tersebut, menghentikan bantuan kepada Ukraina juga menjadi tujuan utama.
Meski begitu, sebagian besar anggota Kongres dari Partai Republik terus mendukung sikap AS terhadap Ukraina.
[Gambas:Video CNN]
(tim/dmi)
[Gambas:Video CNN]