Jakarta, CNN Indonesia —
Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad yakin Presiden Joko Widodo tak akan menyalahgunakan data intelijen soal situasi dan arah partai politik di Indonesia yang dimilikinya.
“Saya yakin dan percaya bahwa itu tidak akan disalahgunakan oleh presiden,” kata Dasco di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (18/9).
Dasco menilai Jokowi bisa menempatkan diri sebagai seorang kepala negara, sehingga data tersebut hanya akan digunakan dalam pengambilan keputusan strategis dalam mengelola pemerintahan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menganggap wajar Jokowi mendapatkan data-data intelijen mulai dari Badan Intelijen Negara (BIN) hingga Badan Inteligen Keamanan Polri. Namun, data itu tak hanya terkait politik tetapi ada pula terkait ekonomi dan budaya.
Karena itu, kata dia, pernyataan Jokowi yang mengaku memiliki informasi intelijen soal situasi dan arah partai politik di Indonesia tak perlu diributkan.
“Beliau punya banyak data intelijen. Nah sehingga ya kalau beliau sampaikan bahwa dia punya data intelijen misalnya, tentang parpol, tentang tokoh politik, ya itu memang betul. Dan itu enggak ada salahnya menurut saya,” ujar Dasco.
Presiden Jokowi mengaku memiliki info lengkap dari intelijen soal situasi dan arah politik partai-partai. Info itu didapat dari berbagai lembaga intelijen di Indonesia, mulai dari BIN, intelijen Polri, hingga TNI.
“Saya tahu dalamnya partai seperti apa, saya tahu. Partai-partai seperti apa saya tahu, ingin menuju ke mana saya juga ngerti,” kata Jokowi saat menghadiri rapat kerja nasional relawan Seknas (Sekretariat Nasional) di Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (16/9).
Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan pun merespons pernyataan Jokowi. Mereka menilai Jokowi melakukan penyalahgunaan data intelijen untuk tujuan politik.
Koalisi itu terdiri dari Imparsial, PBHI, Amnesty International, YLBHI, Kontras, Centra Initiative, Elsam, Walhi, ICW, HRWG, LBH Masyarakat, dan Setara Institute.
Koalisi menjelaskan pengumpulan data dan informasi yang dilakukan oleh intelijen hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengambilan kebijakan, bukan disalahgunakan untuk memata-matai semua aktor politik untuk kepentingan politik pribadi.
Koalisi menilai hal itu mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap hukum dan UU, yakni UU Intelijen, UU HAM, hingga UU partai politik.
(ina/bmw)
[Gambas:Video CNN]