Jakarta, CNN Indonesia —

Bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengkritisi bentrok warga dan aparat di Pulau Rempang, Batam terkait proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco-City.

Ia menilai harus ada yang dikoreksi jika kegiatan investasi justru memicu penderitaan rakyat.

“Kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan, justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat, maka ini perlu ada langkah-langkah koreksi,” kata Anies di DPP PKS, Jakarta, Selasa (12/9).


ADVERTISEMENT


SCROLL TO RESUME CONTENT

Anies menyebut tujuan dari investasi bukan sekadar memperkaya investor, melainkan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Ia juga menilai investasi harus mengedepankan prinsip keadilan. Menurutnya, keadilan harus dikedepankan dalam situasi apapun.

“Sesungguhnya investasi itu tujuan akhirnya bukan sekadar memperkaya investor. Tapi, meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat,” ucap dia.

Anies lantas mengungkit pengalamannya kala jadi Gubernur DKI Jakarta, ia menyebut dampak psikologis yang disebabkan akibat penggusuran berlangsung lama.

Ia mengaku saat menjabat gubernur, Anies kerap mendatangi warga terdampak penggusuran, mereka memiliki trauma yang mendalam.

“Kampung Akuarium, datang ke sana kita akan ketemu mereka yang memiliki luka yang amat dalam,” ucapnya.

Anies pun mendorong pendekatan dialog untuk membicarakan secara baik-baik persoalan yang ada.

Ia menilai akan lebih baik jika pembicaraan berlangsung rumit nan panjang yang melibatkan semua pihak ketimbang kekerasan.

“Dan sampai pada kesimpulan yang diterima, baru kemudian eksekusi, dengan cara seperti itu, maka kita akan bisa merasakan pembangunan yang prosesnya dirasakan sebagai proses yang baik, yang benar,” kata dia.

Bentrokan antara warga dengan aparat keamanan gara-gara proyek strategis nasional (PSN) pecah di kawasan Pulau Rempang, Batam. Kejadian itu terungkap setelah viral video anak-anak sekolah dilarikan ke fasilitas kesehatan karena tembakan gas air mata dari polisi.

Tokoh masyarakat Rempang Khazaini KS menyebut tak ada ganti rugi dari Badan Pengusahaan (BP) Batam. Dia menyebut warga di 16 kampung menolak relokasi. Mereka telah tinggal di sana sejak 1834.

“Kapolri, jangan menerima informasi satu pihak dari BP Batam. Tidak benar kalau ada sosialisasi dan pemberian ganti rugi,” ungkap Khazaini kepada CNNIndonesia.com, Jumat (8/9).

Presiden Joko Widodo pun sudah bersuara soal bentrok itu. Menurut Jokowi konflik itu imbas dari komunikasi yang kurang baik.

Dia ingin ada diskusi sebelum pengalihan lahan. Jokowi memerintahkan anak buahnya untuk mendekati warga dan memberi solusi.

Jokowi berkata sebenarnya sudah ada kesepakatan untuk ganti rugi. Warga akan diberikan ganti lahan seluas 500 meter dengan bangunan tipe 45.

Meski demikian, kebijakan itu tak tersampaikan dengan baik. Jokowi pun mengutus Menteri Investasi Bahlil Lahadalia untuk membereskannya.

“Menurut saya nanti mungkin besok atau lusa Menteri Bahlil akan ke sana untuk memberikan penjelasan mengenai itu,” kata Jokowi di Pasar Kranggot, Cilegon, Selasa (12/9).

(mnf/wis)

[Gambas:Video CNN]

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *