Jakarta, CNN Indonesia —
Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) dikabarkan membatalkan secara mendadak acara diskusi yang sedianya dihadiri bakal capres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan di Gedung Indonesia Menggugat, Bandung pada Minggu (8/10).
Kabar pembatalan diskusi Anies itu disampaikan Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB Maman Imanulhaq. Padahal menurut Maman, acara yang semula bakal digelar Gedung Indonesia Menggugat (GIM) itu telah mengantongi izin dari Dinas Pariwisata Jawa Barat.
“Namun pada Sabtu malam 7 Oktober 2023, sekira pukul 23.00 WIB, salah seorang pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jawa Barat menyampaikan secara lisan kepada panitia bahwa acara diskusi harus dibatalkan,” ucap Maman dalam keterangannya kepada CNNIndonesia.com.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengaku heran dengan pembatalan tersebut. Menurut Maman, hingga kini pihaknya belum menerima surat tertulis pembatalan acara diskusi bertajuk ‘Demi Ibu Pertiwi; Saatnya Perubahan’ itu.
“Pemberitahuan pembatalan disampaikan tanpa surat tertulis dan hanya disampaikan secara verbal hanya beberapa jam menjelang pelaksanaan acara,” ucap dia.
Menurut dia, GIM merupakan ruang publik dan kerap digunakan berbagai acara oleh masyarakat dan berbagai organisasi. Maman menganggap pembatalan diskusi yang akan dihadiri Anies juga bukan keputusan resmi karena tak menggunakan surat.
Dia menilai keputusan Pemprov Jabar sebagai tindakan menghalang-halangi, represif, dan tidak adil. Maman oleh karena itu memandang penurunan indeks demokrasi di Jawa Barat menurut sejumlah hasil survei tak keliru, dan hal itu dilakukan pemerintah sendiri.
“Dan Jawa Barat dalam hal ini Pemerintah Daerah Jawa Barat merupakan aktor utama pencederaan nilai-nilai demokrasi dan bersikap sewenang-wenang dalam pilihan politik rakyat di Indonesia saat ini,” kata dia.
CNNIndonesia.com, telah menghubungi Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin lewat pesan singkat dan telepon. Namun, hingga berita ini ditulis yang bersangkutan belum merespons.
Sementara diberitakan detikJabar, Pemprov Jawa Barat melalui Kadisparbud Jabar Benny Bachtiar mengklarifikasi terkait pelarangan GIM untuk acara diskusi relawan Anies Baswedan-Cak Imin.
“Gini kronologinya, 3 hari sebelum pelaksanaan kegiatan ini saya mendapatkan telepon dari Ibu Yuningsih, Anggota Komisi II Fraksi PKB dan mengatakan bahwa bisa enggak GIM dipakai? Boleh bu, dipakainya untuk apa saya bilang. Untuk dialog, untuk perubahan masa depan Indonesia judulnya gitu kurang lebih,” kata Benny kepada detikJabar via sambungan telepon.
“Oh boleh, mangga silahkan, tapi enggak ada kegiatan politik ya. Enggak, enggak pak, ini pure diskusi di antara mereka pak, katanya gitu,” tambah Benny.
Benny juga membenarkan jika panitia acara melayangkan surat kepada pihaknya untuk penggunaan gedung itu dan tidak ada keterangan jika Anies Baswedan bakal datang ke acara tersebut.
“Dalam surat yang diberikan tidak ada keterangan akan mendatangkan Anies Baswedan, makanya kami izinkan dan itu pun diizinkannya secara lisan, tidak tertulis dari kami,” tuturnya.
Menurut Benny, panitia melanggar kesepakatan karena memasang baliho Anies Baswedan-Muhaemin Iskandar dan pihaknya pun memberikan imbauan kepada stafnya agar menurunkan baliho tersebut.
(thr/gil)
[Gambas:Video CNN]